EDY PUTRA jepara Jl.cik lanang Nm.62 Rt.04/05Kauman Jepara jateng-59417. CALL; +6281904645456 , +6281390345437. E-mail ; edy_putra@ymail.com , edyputrajepara@gmail.com Malayani ; LAS , BODY REPAER MOBIL , MESIN , CAT , JASA FINISHING MEBEL , CALTER MOBIL , MEBEL,FURNITUR
Google Translate
Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese English French German Spain Italian Dutch

Tuesday, March 15, 2011

OPERASI SAJADAH ANGGOTA AHMADIYAH

APAKAH TNI TERLIBAT  "OPERASI SAJADAH"

SETELAH mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Musyawarah Pimpinan Daerah Jawa Barat tancap gas dengan menggelar Operasi Sajadah.

Operasi yang bertujuan agar pengikut Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam itu diduga melibatkan TNI. Namun, operasi tersebut diduga dilakukan secara represif. Fakta itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI (F-PDIP) Eva Sundari di Jakarta, kemarin.

Eva mengaku sudah melaporkan operasi tersebut ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto. "Menko Polkam mengatakan itu tindakan pengamanan," ungkapnya.

Akan tetapi, menurut Eva, TNI tidak sekadar melakukan pengamanan. Aparat TNI membantu pencabutan hak asasi manusia pengikut Ahmadiyah. "Di Sadarsari, Majalengka, dan Sukabumi, koramil meminta data keluarga dan memaksa untuk menghadiri penyuluhan dan ikrar pertobatan," tuturnya.

Pernyataan senada disampaikan Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara. Tim menemukan sekitar 56 kasus intimidasi TNI terhadap anggota Ahmadiyah di Jawa Barat dan Lampung.

Modusnya, kata tim, sangat sistematis, yakni pemaksaan menandatangani surat keluar dari Ahmadiyah diikuti oleh pengikraran untuk keluar dari Ahmadiyah.

TNI juga aktif meminta data jemaah Ahmadiyah tentang anggota, struktur kepengurusan, dan ajaran. Selain itu, TNI bersama kepolisian dan aparatur negara juga memaksa untuk menguasai masjid dengan menjadi imam salat Jumat. “Anggota TNI mendatangi rumah warga dengan berpakaian seragam lengkap," tutur anggota tim advokasi Choirul Anam. Tim menilai tindakan TNI tersebut melanggar ketentuan UU No 34/2004 tentang TNI.


TANGGAPAN KODAM SILIWANGI TENTANG OPERASI SAJADAH


Dalam menanggapi tudingan itu, Kodam III/Siliwangi (Jawa Barat dan Banten) menyangkal. "Anggota Kodam Siliwangi sampai tingkat Babinsa tidak diizinkan memaksa seseorang keluar dari keyakinannya. Yang boleh dilakukan adalah membantu pemda dan kepolisian dalam menjaga ketertiban sesuai Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011," ujar Kapendam III/Siliwangi Letkol (Inf) Isa Haryanto.

Ia menjelaskan, meski Operasi Sajadah bertujuan menyadarkan jemaat Ahmadiyah, cara-cara yang dipakai tidak boleh berbau kekerasan.
"Kalau mereka (jemaat Ahmadiyah) tidak bersedia bertobat, ya sudah," pungkasnya.

Bantahan serupa disampaikan Kapuspen TNI Laksamana Iskandar Sitompul.

Secara terpisah, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan peraturan daerah tentang Ahmadiyah di sejumlah daerah sudah sesuai dengan SKB tiga menteri.

Pada bagian lain, Menag mengungkapkan pemerintah akan menggelar dialog dengan berbagai pihak yang pro dan kontra terhadap keberadaan Ahmadiyah selama empat hari mulai 22 Maret mendatang. "Rekomendasi akan dikeluarkan setelah dialog," terangnya.(www.mediaindonesia.com)  


Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Moeldoko, membantah tuduhan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, bahwa anggota TNI di Jawa Barat melakukan intimidasi terhadap warga Ahmadiyah. ''Tidak ada intimidasi terhadap warga Ahmadiyah. Apa urusannya TNI melakukan seperti itu (intimidasi-red),’’ kata Moeldoko kepada Republika melalui telepon genggam pada Selasa (15/3).

Moeldoko mengungkapkan apa yang dilakukan anggota Kodam III Siliwangi itu untuk mengamankan peraturan gubernur (pergub) Jabar terkait Ahmadiyah. Sebagai aparat Negara, kata dia, TNI wajib mengamankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam upaya menciptakan keamanan wilayah.

‘’Kodam III melakukan itu agar tercipta kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dan, kami tidak pernah melakukan intmidasi,’’ tandasnya.

Rapat koordinasi dengan jajaran Muspida Jabar beberapa waktu lalu menyepakati beberapa poin. Salah satunya adalah warga non-Ahmadiyah tidak boleh melakukan pengrusakan terhadap tempat ibadah atau masjid. ‘’Pada saat itu, terungkap kalau ingin memperbaiki jangan gunakan kekerasan. Tapi, gelarlah sajadah di masjid mereka (Ahmadiyah). Maksudnya, kita lakukan pendekatan persuasif,’’ ujar dia.

Namun, kalimat ‘gelar sajadah’ kemudian dikembangkan oleh pihak tertentu menjadi sebuah operasi ‘gelar sajadah’.  Menurut dia, tak ada operasi ‘gelar sajadah’ seperti yang dituduhkan pihak tertentu. Untuk melaksanakan sebuah operasi, kata dia, dibutuhkan anggaran, waktu, sasaran, dan lain sebagainya.

‘’Jadi, tidak ada yang namanya operasi ’gelar sajadah’. Saya sendiri sudah berbicara langsung dengan Pak Hasanudin dan menjelaskan duduk persoalannya,’’ kata dia.(www.republika.co.id) 


MENKO POLHUKAM MEMBANTAH TNI TRLIBAT OPERASI SAJADAH


Menko Polhukam, Djoko Suyanto, membantah kabar adanya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di 56 Koramil wilayah Jawa Barat, telah memaksa jemaah Ahmadiyah untuk bertobat.

"Pemerintah tidak berhak untuk membungkam atau melarang kepercayaan seseorang warga negara. Itu posisi pemerintah," tegasnya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa, (15/3/2011). Saat disinggung isu pangdam terlibat dalam operasi sajadah, Djoko berkilah, "Pangdam tidak melarang. Coba ingat. Cek ke Pangdam, jangan keliru. Makanya coba cek ke Pangdamnya. Jangan keliru," tukas Djoko.

Joko mengaku tidak tahu mengenai operasi memaksa Ahmadiyah kembali ke Islam. "Yah tanya ke mereka. Saya tidak ikut ke lapangan, tanya ke Pemerintah Daerah Jawa Barat. Itu kan sosialisasi SKB. Salah terima. Tolong dilihat yang utuh. Makanya tanya ke sana yang ada di lapangan bagaimana," tutupnya.

Diberitakan, sebanyak 29 Jemaat Ahmadiyah akhirnya kembali memeluk ajaran Islam secara massal. Ikrar bersama itu dilaksanakan di Masjid Al Ahsan, Kampung Ciaruteun Udik, Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekira pukul 14.00 WIB.(news.okezone.com)

TANGGAPAN MENTRI AGAMA TENTANG OPERASI SAJADAH

Menteri Agama Suryadharma Ali menduga "Operasi Sajadah" yang dilakukan aparat TNI terhadap penganut Ahmadiyah di Jawa Barat hanya bersifat ajakan persuasif.

"Saya belum cek bentuk operasinya seperti apa itu. Tapi, saya menduga itu sebuah ajakan persuasif supaya masyrakat bisa kembali ke ajaran yang benar kira-kira seperti itu," kata Suryadharma kepada pers di Jakarta, Selasa (15/03/2011).

Dari apa yang dibaca di koran, Suryadharma menilai tidak benar TNI melakukan pemaksaan terhadap penganut Ahmadiyah.

"Karena memang TNI selalu memback up program program kepolisian. Tapi tidak berarti dia (TNI) berada di depan lalu mengambil tindakan- tindakan memaksa," kata ketua umum PPP ini.

Dikatakan ada kemungkinan keterlibatan TNI dalam operasi itu untuk menjaga hal-hal yang tidak dinginkan bisa terjadi seperti kerusuhan.

"Jadi, lebih baguskan preventif dari pada sudah terjadi sesuatu kemudian pada akhirnya TNI-nya turun juga," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, TNI terlibat dalam upaya pertaubatan Jamaah Ahmadiyah. Sandi yang bernama 'Operasi Sajadah' tersebut dilakukan di daerah Jawa Barat dalam hal ini masuk wilayah Kodam Siliwangi.(www.tribunnews.com)

Artikel Terkait

1 comments:

Anonymous said...

TNI diduga melakukan represif, baru cuma diduga, coba dikonfirm dulu kebenaran beritanya

Post a Comment

SILAHKAH COMEN DULU...
MAKASIH TELAH MEMBERI COMEN DAN WUKTUNYA....
SALAM PERSAHABATAN.....
edy putra Jl.cik lanang62 Kauman Rt04/05 Jepara-59417

KLIK MENDENGARKAN LAGU



Photobucket

CARI ARTIKEL DISINI

Loading

COMENTATOR

CARA MEMBUKA KLIK KANAN PADA BLOG JEPARA BUMI KARTINI
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger