EDY PUTRA jepara Jl.cik lanang Nm.62 Rt.04/05Kauman Jepara jateng-59417. CALL; +6281904645456 , +6281390345437. E-mail ; edy_putra@ymail.com , edyputrajepara@gmail.com Malayani ; LAS , BODY REPAER MOBIL , MESIN , CAT , JASA FINISHING MEBEL , CALTER MOBIL , MEBEL,FURNITUR
Google Translate
Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese English French German Spain Italian Dutch

Tuesday, March 15, 2011

AKTIVITAS AHMADIYAH DIHENTIKAN DIBEBERAPA DAERAH

MUI Imbau Ahmadiyah Tulungagung Hentikan Aktivitas

Majelis Ulama Indonesia Tulungagung mengimbau kepada seluruh penganut Ahmadiyah di kabupaten setempat supaya menghentikan segala aktivitas keagamaan di daerahnya. Karena, hal tersebut bisa memicu konflik horizontal.

"Kepada jamaah yang dinilai sebagai kelompok Ahmadiyah, kami sarankan agar segera membaur dengan umat Islam secara luas. Kembalilah ke jalan Islam yang sebenarnya," imbau Ketua MUI Tulungagung, KH Agus Hadi Muhammad Mahfudz, Kamis (10/3).

Fatwa tersebut disampaikan tokoh agama Islam Tulungagung yang akrab dipanggil Gus Hadi ini setelah pihaknya (MUI) melakukan rapat koordinasi dengan seluruh unsur muspida setempat. Hal tersebut menindaklanjuti keputusan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, yang melarang segala aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur.

Tidak hanya melarang Ahmadiyah melakukan syiar keagamaan, MUI bahkan juga mengimbau kepada para penganut ajaran Mirza Ghulam Ahmad di Tulungagung untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Mereka harus segera bertobat kembali ke Islam sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun ANTARA, saat ini ada enam pengikut Ahmadiyah di "Kota Marmer". Mereka terdiri dari dua keluarga (KK) yang bermukim di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel. Mereka mengenal Ahmadiyah dari salah satu anggota keluarga yang pernah bersekolah ke luar negeri.

Namun, sejak masuk pada 1997, Ahmadiyah di Gempolan, Tulungagung, ini nyaris tak berkembang. Besarnya resistensi dari kalangan Nahdliyin membuat kegiatan keagamaan mereka selama ini cenderung tertutup dan tidak pernah berani melakukan syiar terbuka.

Sikap pasif tersebut membuat penganut ajaran Ahmadiyah di Tulungagung nyaris tidak pernah mendapat tekanan dari warga sekitar. Namun, pria yang akrab dipanggil dengan sebutan Gus Hadi ini tetap mengimbau kepada semua pengikut agama, khususnya umat Islam, untuk menahan diri dari tindakan anarkis.


Pemkot Bekasi Siapkan Peraturan Larangan Ahmadiyah

Pemerintah Kota Bekasi segera memberlakukan Peraturan Wali Kota tentang larangan Ahmadiyah guna mempertegas Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 12 tahun 2011 terkait hal serupa.

"Isinya kurang lebih sama. Karena, ini merupakan tindak lanjut saja dari Pergub," ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, seusai memimpin upacara peringatan hari jadi ke-14 Kota Bekasi, Kamis (10/3).

Rahmat mengatakan Peraturan Wali Kota tersebut ditargetkan rampung pada akhir Maret 2011 dengan melibatkan kesepakatan dari berbagai tokoh lintas agama. "Sebelumnya, kami akan mengumpulkan tokoh agama untuk menggelar deklarasi bersama dalam penyusunan rancangan Perwal itu sebelum disahkan," katanya.

Rahmat menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah menerima radiogram nomor 188.3/1103/Humasprotum yang berisi imbauan untuk menyosialisasikan Pergub Nomor 12 Tahun 2011. Pergub tersebut berisi larangan bagi jamaah Ahmadiyah untuk menyebarluaskan ajarannya. Peraturan tersebut bukan melarang mereka melaksanakan apa yang diyakininya.

Di wilayah Kota Bekasi, jamaah Ahmadiyah berada di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede. Selama ini, tidak pernah ada bentrokan antara mereka dengan penduduk setempat.


Soal Ahmadiyah, Jateng Tetap Mengacu Fatwa MUI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tetap mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat dalam menyelesaikan persoalan Ahmadiyah. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Jawa Tengah, H Bibit Waluyo, seusai menggelar rapat lintas sektoral membahas permasalahan Ahmadiyah, di Semarang, Rabu (9/3).

Rapat tertutup ini dihadiri perwakilan MUI, Kakanwil Depag, Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Intelijen Negara (BIN) serta pihak terkait lainnya. Menurut Bibit, pertemuan ini dimaksudkan untuk meminta masukan dari para peserta rapat yang hasilnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Terkait dengan sikap pemprov, gubernur dengan lugas menegaskan jika masalah Ahmadiyah ini sudah menyangkut persoalan aqidah umat beragama. Sehingga, filternya adalah MUI yang selama ini sudah dua kali mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah, yakni pada 2005 dan 2008.

''Kurang lebih fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut isinya menyebutkan bahwa Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan," tegas Bibit. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk pelarangan aktivitas Ahmadiyah yang sudah dinilai sesat
(www.republika.co.id) 

Artikel Terkait

0 comments:

Post a Comment

SILAHKAH COMEN DULU...
MAKASIH TELAH MEMBERI COMEN DAN WUKTUNYA....
SALAM PERSAHABATAN.....
edy putra Jl.cik lanang62 Kauman Rt04/05 Jepara-59417

KLIK MENDENGARKAN LAGU



Photobucket

CARI ARTIKEL DISINI

Loading

COMENTATOR

CARA MEMBUKA KLIK KANAN PADA BLOG JEPARA BUMI KARTINI
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger