EDY PUTRA jepara Jl.cik lanang Nm.62 Rt.04/05Kauman Jepara jateng-59417. CALL; +6281904645456 , +6281390345437. E-mail ; edy_putra@ymail.com , edyputrajepara@gmail.com Malayani ; LAS , BODY REPAER MOBIL , MESIN , CAT , JASA FINISHING MEBEL , CALTER MOBIL , MEBEL,FURNITUR
Google Translate
Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese English French German Spain Italian Dutch

Saturday, February 19, 2011

KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | DPR

PERLU APA TIDAK KODE ETIK ..?

Penyusunan Kode Etik  oleh Badan Kehormatan (BK) DPR menjadi perdebatan di antara sesama anggotanya sendiri. Mantan ketua BK, Gayus Lumbuun, yang bersuara paling keras. Sedangkan fraksi Gerindra dan Hanura menentangnya hanya karena mereka tidak ikut serta dalam komposisi BK. Mungkin suaranya akan berbeda kalau mereka juga duduk dalam BK.

Gayus Lumbuun  menyatakan bahwa tidak sepatutnya Kode Etik DPR dibuat oleh orang-orang yang pernah diadukan masyarakat sebagai pelanggar kode etik. Tidak sepatutnya Kode Etik dibuat, diberlakukan, dijaga oleh BK sendiri. Dengan perkataan lain, tidak etis menyusun Kode Etik kalau penyusunnya sendiri telah melanggar etika yaitu ketika BK melakukan studi banding ke Yunani, mampir di Turki sambil nonton tari perut disana.

Kode Etik DPR yang disusun pada tahun 2004 akan direvisi oleh BK dengan menghilangkan ketentuan mengenai larangan menerima gratifikasi atau suap karena dianggap bahwa aturan mengenai gratifikasi telah diatur olehn undang-undang sehingga tak perlu diulangi dalam Kode Etik.

” Larangan mencuri, misalnya sudah diatur dalam KUHP, jadi tak perlu diatur dalam Kode Etik. Demikian pula dengan larangan gratifikasi juga sama, sudah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi, ” kata Wakil Ketua BK (Kompas 18/2/2011).

Dalam Kode Etik yang baru akan dicantumkan larangan bagi anggota DPR untuk mengunjungi lokalisasi pelacuran dan rumah judi atau kasino. Aturan ini memang tidak tercantum dalam KUHP atau undang-undang manapun sehingga dianggap perlu dimasukkan ke dalam Kode Etik. Padahal, di Indonesia tidak ada itu lokalisasi pelacuran atau kasino, kecuali di luar negeri. Jadi kalau nonton tari perut tidak melanggar etika karena bukan di lokalisasi pelacuran.

Lucunya, ada anggota DPR yang mempersoalkan kata-kata “pelacuran” yang dianggap terlampau vulgar sehingga perlu diganti dengan istilah lain. Sedangkan BK menyatakan istilah pelacuran lebih Indonesia daripada prostitusi yang berasal dari bahasa asing. Begitulah cara kerja DPR, berdebat untuk hal-hal sepele dengan melupakan atau pura-pura lupa mengenai masalah inti nya.

Sebenarnya, Kode Etik DPR tidak perlu dipersoalkan melanggar hukum kelaziman atau kepatutan, sudah diatur atau tidak diatur oleh KUHP dan undang-undang, istilah asing atau istilah aseli, siapa yang jadi subyek atau siapa yang jadi obyeknya, direvisi atau tidak direvisi. Semuanya akan sia-sia belaka kalau anggota DPR sendiri tidak memiliki moralitas sertta integritas yang memadai.

Kode Etik seindah apapun tidak menjamin segala sesuatunya akan berjalan mulus. Kode Etik sekeras apapun tidak akan efektif kalau anggota DPR tidak menghargai kehormatan dan martabat dirinya sendiri. Semuanya terpulang kembali kepada orang yang menjalaninya, bukan kepada orang lain.

Anggota DPR terdiri dari orang-orang pilihan. Anggota DPR adalah  kelas elite dari masyarakat Indonesia yang mewakili 237 juta penduduk. Anggota DPR adalah orang-orang yang pandai bicara dan berdebat. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi ada Kode Etik, karena setiap ketentuan yang tercantum didalam Kode Etik pasti dapat dilanggar dan dimanipulasi dengan segudang argumentasi. Karena pada dasarnya anggota DPR sebenarnya memiliki etika yang tipis.(kompasiana)

KODE ETIK BUKAN JAMINAN MORAL

Kode etik anggota DPR yang baru segera diimplementasikan. Sejumlah anggota DPR pesimistis terhadap aturan kode etik yang melarang anggota DPR membolos rapat dan pergi ke prostitusi ini.

"Kode etik tersebut tidak bisa menjadi polisi moral anggota DPR. Kode etik bukan jaminan karena semuanya kembali kepada semangat anggota DPR dalam menjaga nama baik DPR sebagai wakil rakyat," ujar anggota Komisi IX DPR dari FPDIP, Rieke Diah Pitaloka, kepada detikcom, Kamis (17/2/2011).

Nama baik DPR, menurut Rieke, tidak bisa dijaga dengan kode etik saja. Apalagi selama ini anggota DPR dikenal menjadi contoh kurang baik untuk rakyat.

"Nggak usah dilarang datang ke prostitusi kalau mau melakukan yang aneh-aneh ya bukan rahasia umum ada yang melakukan di gedung DPR," terang Rieke.

Namun Rieke berharap dengan diberlakukannya kode etik yang baru ini anggota DPR dapat berkaca untuk memperbaiki moralnya. Apalagi citra DPR kian buruk di mata masyarakat.

"Semoga kode etik bisa menjadi pegangan. Anggota DPR menajadi semakin rajin dan menjadi contoh yang baik untuk rakyat," tandasnya.(detiknews)

DOWNLOAD KODE ETIK PDF

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :16/DPR RI/I/2004-2005

TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

download

TUTORIAL BLOG ,MEBEL antik , GAME online , BENGKEL MOBIL , ISLAMIC , MY FACEBOOK

Artikel Terkait

1 comments:

Anonymous said...

Anggota dewan merupakan panutan rakyat.

sedangkan diatur dua kali saja masih ada anggota DPR yang melanggar apalagi diatur cuma satu kali???itu maksudnya supaya apa?memperingan hukuman kalo dilanggar gitu?!?

seharusnya anggota DPR yang melanggar dihukum dua kali lipat dari hukuman rakyat biasa.biar jera!

Post a Comment

SILAHKAH COMEN DULU...
MAKASIH TELAH MEMBERI COMEN DAN WUKTUNYA....
SALAM PERSAHABATAN.....
edy putra Jl.cik lanang62 Kauman Rt04/05 Jepara-59417

KLIK MENDENGARKAN LAGU



Photobucket

CARI ARTIKEL DISINI

Loading

COMENTATOR

CARA MEMBUKA KLIK KANAN PADA BLOG JEPARA BUMI KARTINI
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger