EDY PUTRA jepara Jl.cik lanang Nm.62 Rt.04/05Kauman Jepara jateng-59417. CALL; +6281904645456 , +6281390345437. E-mail ; edy_putra@ymail.com , edyputrajepara@gmail.com Malayani ; LAS , BODY REPAER MOBIL , MESIN , CAT , JASA FINISHING MEBEL , CALTER MOBIL , MEBEL,FURNITUR
Google Translate
Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese English French German Spain Italian Dutch

Sunday, February 13, 2011

AHMADIYAH DIBUBARKAN

MENURUT PEMERINTAH | AHMADIYAH DIBUBARKAN

Pertemuan tertutup di tingkat menteri kembali digelar untuk mengatasi polemik seputar keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Hasilnya, pemerintah mengisyaratkan akan mengambil tindakan tegas yakni melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Kebijakan itu diambil agar tidak ada penistaan terhadap ajaran Agama Islam di Indonesia dan mencegah aksi kekerasan terjadi kembali.

“Jika Ahmadiyah masih melakukan penyebaran ajarannya, akan kami tindak. Begitu pula jika ada warga yang melakukan kekerasan kepada anggota JAI,” ujar Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta kemarin (9/2).

Kesimpulan itu diambil usai Menag menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, dan Menkumham Patrialis Akbar untuk membahas masalah ajaran Ahmadiyah.
Suryadharma mengatakan, ada beberapa dasar pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap Ahmadiyah. Pertama, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesat. Fatwa MUI itu menjadi rujukan bagi pemerintah untuk memberikan layak atau tidaknya ajaran Ahmadiyah disebar di Indonesia. “Fatwa MUI adalah referensi untuk mengambil keputusan secara permanen,” ujar Suryadharma.

Dasar kedua adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah yang disusun 2008 lalu. Dalam SKB itu pemerintah meminta penganut Ahmadiyah meninggalkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Suryadharma mengatakan bahwa ajaran Ahmadiyah yang mengaku Islam namun mereka memiliki kitab dan nabi sendiri adalah bentuk penodaan terhadap ajaran Agama Islam. “Sangat jelas dalam Islam Alquran adalah kitab suci dan tidak boleh diubah-ubah. Sedangkan Muhammad adalah nabi terakhir,” ujarnya.

Pemerintah juga mempertimbangkan penolakan mayoritas masyarakat terhadap ajaran Ahmadiyah. Menurut Suryadharma, penolakan itu adalah masukan untuk mengambil tindakan tegas. Saat ini opsi larangan resmi masih dikaji secara lintas kementerian. Setelah pembahasan rampung maka akan segera dirilis kepada publik. “Itu masih dimatangkan,” ujar dia. Walaupun opsi pelarangan menguat, Suryadharma mengatakan masih ada sejumlah hal lain yang juga dipertimbangkan. Yakni agar Ahmadiyah menjadi agama baru yang tersendiri dan terpisah dari Agama Islam. Jika Ahmadiyah menerima usulan itu, berarti mereka harus menanggalkan atribut-atribut yang ada dalam ajaran Islam seperti kitab suci Alquran, masjid, dan tidak menganggap ada nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Pilihan lain adalah agar Ahmadiyah kembali ke ajaran agama Islam sesuai yang dituntunkan oleh Alquran dan. Opsi lain adalah Ahmadiyah dibiarkan berkembang di Indonesia karena ada yang menganggap bahwa hal tersebut bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). “Tapi pertanyaannya, apakah Ahmadiyah mau meninggalkan identitas agama yang selama ini dianutnya, karena itu semua kini sedang dipertimbangkan,” kata Menag. Di tempat yang sama Kapolri Timur Pradopo mengatakan, kejadian yang terjadi selama ini adalah oknum perorangan yang mengatasnamakan ormas tertentu.

DPR MINTA AHMADIYAH DIBUBARKAN

Wakil Ketua DPD RI Laode Ida meminta Ahmadiyah untuk dibubarkan. Menurutnya, semua persoalan akan selesai apabila Ahmadiyah dibubarkan.

"Langkah pertama, ada SKB tiga menteri menghentikan seluruh aktivitas ahmadiyah, tegas saja seperti Malaysia mereka kan nggak berkembang di Brunei, Malaysia, yang penting sikap, secara sosiologis masyarakat belum menerima, urusan negara adalah melakukan agenda di SKB, tidak boleh ada aktivitas kegiatan lagi Ahmadiyah," ujar La Ode saat diskusi Perspektif Indonesia di gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2011) siang.

Menurut Laode, persoalan Ahmadiyah ini jangan melulu berputar pada penegakan HAM. Kaum minoritas itu menjadi pengganggu suatu komunitas yang lebih besar maka harus ditiadakan.

Pembubaran Ahmadiyah ini, lanjut Laode,tidak akan bertentangan dengan konstitusi. Karena menurutnya kepentingan berbangsa dan bernegara harus diutamakan.

"Konstitusinya perlu dilihat dalam konteks yang benar. Negara ini jangan dibiarkan terus kacau,Jangan biarkan satu masyarakat banyak terus berkonflik karena kelompok kecil pengganggu," pungkasnya.

ULAMA BANTEN  | AHMADIYAH DIBUBARKAN

Ratusan ulama dan tokoh agama se-Provinsi Banten, menuntut Ahmadiyah dibubarkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pernyataan itu disampaikan ulama dan kiai saat melakukan pertemuan Kamis (10/2) sekitar pukul 14.00, di rumah makan Honje, di jalan raya Serang – Pandeglang terkait terjadinya bentrokan berdarah di Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang.

Dalam pertemeuan itupun, tokoh agama Banten ini juga merencanakan akan mendatangi Polres Pandeglang untuk menuntut dibebaskannya 7 tokoh agama dan masyarakat yang diamankan di Mapolres Pandegalng.”Tidak pantas seorang kiai ditahan apalagi dalam memperjuangkan agama,” ujar Kai Kurtubi saat memberikan ceramahnya.
Ketujuh tomas dan tiga yang diamankan H Kosim, H Endang, H Muhammad, Babay, H Munir, H Tono, dan H Sayuti


TUTORIAL BLOG , GAME online , BENGKEL MOBIL , ISLAMIC , MY FACEBOOK

Artikel Terkait

0 comments:

Post a Comment

SILAHKAH COMEN DULU...
MAKASIH TELAH MEMBERI COMEN DAN WUKTUNYA....
SALAM PERSAHABATAN.....
edy putra Jl.cik lanang62 Kauman Rt04/05 Jepara-59417

KLIK MENDENGARKAN LAGU



Photobucket

CARI ARTIKEL DISINI

Loading

COMENTATOR

CARA MEMBUKA KLIK KANAN PADA BLOG JEPARA BUMI KARTINI
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger