EDY PUTRA jepara Jl.cik lanang Nm.62 Rt.04/05Kauman Jepara jateng-59417. CALL; +6281904645456 , +6281390345437. E-mail ; edy_putra@ymail.com , edyputrajepara@gmail.com Malayani ; LAS , BODY REPAER MOBIL , MESIN , CAT , JASA FINISHING MEBEL , CALTER MOBIL , MEBEL,FURNITUR
Google Translate
Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese English French German Spain Italian Dutch

Thursday, January 7, 2010

BPK SOAL BANK CENTURY



Jakarta - Panitia khusus angket Century akan mengirim surat untuk Menkeu . Tujuannya untuk meminta Menkeu memberikan ijin agar BPK memberikan data tambahan audit investigasi BPK.

Data yang diminta pansus berupa rekaman rapat KSSK 21 November 2008 kepada pansus. Dalam rapat konsultasi antara Menkeu dengan BPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2009), BPK belum berani memutar rekaman rapat tersebut.

"Kita membicarakan hambatan untuk mendapatkan data. Salah satu diantaranya kami mengkonfirmasikan dengan kepala BPK terkait data tambahan dan notulen rekaman yang merupakan lampiran hasil audit investigasi BPK," kata Ketua pansus angket Century Idrus Marham usai rapat tertutup pansus angket Century di ruangan yang sama, Kamis (17/12/2009).

Untuk keperluan itulah surat untuk Menkeu Sri Mulyani segera dilayangkan pansus. "Kita diminta minta langsung ke Menkeu. Oleh karena itu kita sepakati kita mengirim surat meminta Menkeu mengirim data itu," imbuh Idrus.

Selain membahas tambahan data dari BPK. Rapat tertutup ini juga mempertegas rencana pemanggilan pejabat terkait merger Bank Century pada tanggal 21 Desember, dan pemanggilan pejabat terkait pengucuran dana bailout pada tanggal 22 Desember 2009.



Jakarta - Kehadiran anggota Pansus Angket Bank Century dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi diragukan. Sebabnya, ia mempertanyakan hasil audit investigasi yang sudah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Saya ingin mengingatkan temen-temen di sini, pembentukan pansus ini berdasarkan audit BPK. Artinya kita setuju dengan materinya, namun kalau ada yang membantah audit BPK, kehadirannya di pansus pantas diragukan," kata anggota Pansus dari Fraksi Hanura, Akbar Faisal.

Hal itu dilontarkan Akbar Faisal dalam rapat konsultasi Pansus dengan BPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2009).

Sebelumnya, Achsanul Qosasi mempertanyakan standar hasil audit yang dilakukan BPK atas kasus Bank Century. BPK, kata dia,  tidak menjajarkan penjelasan pihak auditi (yang diperiksa) dengan kesimpulan yang dibuat BPK.

"Tanggapan audit hanya dijadikan dalam lampiran lain. Lampiran biasanya tidak kita lihat. Harusnya disatukan," protes Achsanul.




Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan mengetahui ada indikasi tindak pidana dalam Kasus Bank Century. Hanya saja, kapasitas BPK yang bukan penegak hukum tidak memungkinkan untuk menyimpulkan hal itu.

"Anda tahu saya kan. Secara kompetensi saya bisa menjelaskan hal itu, tapi secara kapasitas saya tidak bisa," kata anggota BPK yang merupakan Mantan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki.

Hal itu disampaikan Ruki dalam jumpa pers usai rapat konsultasi BPK dengan Pansus Angket Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2009). Semua anggota BPK hadir dalam jumpa pers.

"Insting saya, feeling saya, saya tahu ada indikasi tindak pidana korupsi, pidana pencucian uang, dan kejahatan perbankan. Tapi saya tidak ingin mendahului Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian," imbuh Ruki.

Oleh karenanya, lanjut dia, BPK telah melaporkan hasil temuannya kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. BPK berharap ketiga institusi penegak hukum itu bisa bersinergi untuk menangani kasus yang telah menyedot uang negara Rp 6,7 triliun ini.

"KPK punya kekurangan tidak bisa masuk jika tidak melibatkan penyelenggara negaranya, maka ada kepolisian dan kejaksaan. Kalau ada tidak pidana umum dan perbankan, KPK juga tidak bisa. Maka itu bagian Kepolisian dan Kejaksaan," jelas Ruki.




Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat pembentukan Komite Kordinasi (KK) tidak mempunyai dasar hukum. Pendapat BPK ini dinilai tidak paham dengan hukum.

"Pandangan BPK yang disampaikan kepada Pansus Bank Century bahwa Komite Koordinasi belum dibentuk jelas menunjukkan ketidakpahaman BPK atas hukum," kata pakar hukum administrasi negara Universitas Indonesia (UI) Dr. Andika Danesjvara dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Rabu (16/12/2009).

Dia menuturkan, argumentasi BPK yang mengutip penjelasan pasal 21 ayat 2 Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menyebutkan bahwa Komite koordinasi merupakan lembaga yang akan dibentuk dengan Undang-undang jelas tidak tepat dan dipaksakan.

Menurutnya, dalam pasal 21 ayat 2 UU LPS itu jelas disebutkan bahwa tugas KK adalah untuk memutus bank gagal sistemik untuk kemudian dilanjutkan dengan penanganan oleh LPS. Sehingga jelas sekali bahwa KK yang merupakan suatu panitia khusus yang sudah pasti anggotanya yaitu pimpinan lembaga-lembaga tersebut secara ex officio.

"Dengan demkian berdasarkan prinsip-prinsip administrasi negara tidak harus dibentuk dengan instrumen hukum lainnya," kata dia.

Dalam rapat Pansus Century, Ketua BPK Hadi Purnomo menegaskan bahwa pembentukan KK tidak mempunyai dasar hukum. Akibatnya, penanganan Bank Century oleh LPS lewat pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS) Rp 6,7 triliiun juga bermasalah.

"Dari semua ketentuan penyarahan Bank Century ke LPS, belum pernah KK dibentuk lewat undang-undang. Pantaskah kawin duluan baru menikah?" kata dia.

SMOGA 'TUHAN' MEMBERIKAN JALAN YANG TERBAIK UNTUK NEGRIKU...Salam blogger

TUTORIAL BLOG ,MEBEL antik , GAME online , BENGKEL MOBIL , ISLAMIC , MY FACEBOOK

Artikel Terkait

0 comments:

Post a Comment

SILAHKAH COMEN DULU...
MAKASIH TELAH MEMBERI COMEN DAN WUKTUNYA....
SALAM PERSAHABATAN.....
edy putra Jl.cik lanang62 Kauman Rt04/05 Jepara-59417

KLIK MENDENGARKAN LAGU



Photobucket

CARI ARTIKEL DISINI

Loading

COMENTATOR

CARA MEMBUKA KLIK KANAN PADA BLOG JEPARA BUMI KARTINI
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger