EDY PUTRA jepara Jl.cik lanang Nm.62 Rt.04/05Kauman Jepara jateng-59417. CALL; +6281904645456 , +6281390345437. E-mail ; edy_putra@ymail.com , edyputrajepara@gmail.com Malayani ; LAS , BODY REPAER MOBIL , MESIN , CAT , JASA FINISHING MEBEL , CALTER MOBIL , MEBEL,FURNITUR
Google Translate
Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese English French German Spain Italian Dutch

Monday, November 16, 2009

BANK CENTURY BERMASALAH DAN HAK ANGKET

DPR DIDESAK BENTUK PANSUS CENTURY GATE


Jakarta - Rekomendasi Tim 8 akan diserahkan pada Presiden SBY, Selasa (17/11/2009) besok. Rekomendasi itu mengisyaratkan ada hubungan dengan kasus Bank Century namun tak ada hubungannya dengan kasus bailout Bank Century. "Kalau saya menjelaskan kaitan Century dengan kasus ini itu sama saja saya menjelaskan rekomendasinya. Tapi yang pasti, dari kasus Century tersebut dari bailoutnya, tidak ada hubungannya," ujar anggota Tim 8 Anies Baswedan. Hal itu dikatakan Anies di Gedung Wantimpres, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2009). Tim 8, imbuh rektor Universitas Paramadina itu hanya melihat kasus Bank Century hanya sebagai latar belakang, bukan tema utama dalam melakukan verifikasi. Apakah dalam rekomendasi juga disebutkan tersangkanya? "Oh maaf saya tidak bisa menjawab itu. Tapi mekanisme sanksi ada," jawab Anies. DPR Didesak Bentuk Pansus Century Gate Desakan agar DPR ikut mengungkap skandal Bank Century terus menguat. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Petisi 28 mendesak DPR segera bertindak dengan membentuk Pansus Century Gate.
"Kasus ini seperti Bulog Gate dan Bank Bali. Kami minta segera dibentuk Pansus Century Gate. Mengutip pernyataan Jusuf Kalla, skandal ini sama saja merampok uang negara," ujar salah satu penandatangan petisi, Adhi Massardi dalam jumpa pers penyerahan petisi ke Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2009).
Adhi mengatakan, salah satu urgensi dibentuknya Pansus Century ini karena skandal yang diduga merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun ini juga telah diduga melibatkan banyak pengambil keputusan di negeri ini.
Salah satu yang disoroti dia adalah dugaan keterlibatan Menkeu Sri Mulyani dan wapres Boediono dalam menyetujui bailout yang semula hanya disetujui DPR sebesar Rp 1,3 triliun tetapi menjadi Rp 6,7 triliun.
"Aktornya Sri Mulyani, Boediono, dan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang membuat rekayasa seolah Bank Century bermasalah dan herus diberikan bailout," pinta Adhi.
Adhi mengatakan pihaknya sudah melaporkan sejumlah temuan terkait skandal Bank Century kepada KPK dan KPKPN. Menurutnya, kasus ini bukan semata-mata kasus hukum tapi juga sudah menyangkut masalah politik.
"Ini sudah menyangkut masalah politik-hukum. Karena itu kita lapor ke KPK dan KPKPN karena mereka bisa bertindak," katanya.
Sementara Boni Hargens, yang juga menandatangani petisi ini mengatakan, yang dihadapi dalam kasus Bank Century ini adalah mafia perbankan. Karena itu Boni mengusulkan ada penyelesaian kasus ini baik secara hukum dan politik.
"Masalah Century jangan dilihat per se saja. Ini mafia perbankan yang harus dituntaskan karena ini masalah hukum. Kita juga berharap DPR bisa menyelesaikan juga lewat pansus," ujar pengajar di UI ini.
Dia berharap anggota DPR tidak 'masuk angin' dengan menolak hak angket Bank Century ini. Jangan sampai angket hanya dijadikan sebagai alat bargaining politik oleh DPR kepada presiden.
"Mengkhianati aspirasi rakyat akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik pada legislatif," tandas Boni.
Dalam Forum Petisi 28 tercatat sejumlah pihak yang menandatangani, yakni: Adhi Massardi, Boni Hargens, ICW, Repdem, dan beberapa organisasi kemahasiswaan yakni HMI, GMNI, PMII, dan IMM.



Kasus Bibit dan Chandra


Jakarta - Rekomendasi Tim 8 akan diserahkan pada Presiden SBY, Selasa (17/11/2009) besok. Rekomendasi itu mengisyaratkan ada hubungan dengan kasus Bank Century namun tak ada hubungannya dengan kasus bailout Bank Century.

"Kalau saya menjelaskan kaitan Century dengan kasus ini itu sama saja saya menjelaskan rekomendasinya. Tapi yang pasti, dari kasus Century tersebut dari bailoutnya, tidak ada hubungannya," ujar anggota Tim 8 Anies Baswedan.

Hal itu dikatakan Anies di Gedung Wantimpres, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2009).

Tim 8, imbuh rektor Universitas Paramadina itu hanya melihat kasus Bank Century hanya sebagai latar belakang, bukan tema utama dalam melakukan verifikasi.

Apakah dalam rekomendasi juga disebutkan tersangkanya?

"Oh maaf saya tidak bisa menjawab itu. Tapi mekanisme sanksi ada," jawab Anies.

Taufiq: Penggagas Hak Angket Century Itu Golkar, PDIP Ikut Saja

Jakarta- Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas (TK) tak mau merusak hubungan baik PDIP dengan pemerintah. TK mengungkapkan bahwa sponsor hak angket skandal Bank Century adalah Golkar. Sekalipun dukungan paling banyak berasal dari anggota FPDIP.

"Saya rasa tetap harmonis, kalau kritis kan tetap harmonis dengan pemerintah," ujar TK disela-sela acara menanam pohon di pelataran kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2009).

Menurut suami Megawati ini, PDIP bukan pengusul angket pertama kali. PDIP hanya membuntuti langkah Fraksi Partai Golkar. "Di mana-mana yang hak angket itu dari Golkar, PDIP baru menyusul," ungkap TK.

Taufiq mengaku partai pimpinan Megawati sudah memilih jalan sebagai penyeimbang pemerintah. PDIP, disebut TK akan tetap kritis dalam kondisi dinamis.

"Dari awal kita adalah penyeimbang yang dinamis. Kita tidak mungkin oposisi, kita kritis yang dinamis," jelas TK.

Sebelumnya diberitakan, FPDIP dan 7 fraksi DPR lainnya pada Kamis (12/11/2009) telah mengajukan usul penggunaan hak angket Century ke Pimpinan DPR. Anggota FPDIP memberi kontribusi dukungan terbesar sebanyak 80 orang sementara, sisanya berasal dali lintas fraksi.

Pengajuan Hak Angket Century Tidak Bermuatan Politik


Jakarta Sejumlah anggota DPR sedang bergerilya agar pengajuan hak angket terhadap Bank Century dapat lolos. Bergulirnya wacana hak angket tersebut tidak bermuatan politik dan balas dendam.

"Saya kira kita tidak boleh berandai-andai dan tidak boleh mengadili seseorang. Ini bukan ditunggangi motif politik dan balas dendam," ujar anggota Komisi XI Andi Rahmat.

Hal ini dikatakannya pada diskusi bertema 'Tibalah Century Pada Hak Angket' di Warung Daun, Jl Pakubuwono, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11/2009).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap seluruh fraksi di DPR dapat menyetujui tentang hak angket Bank Century pada sidang Paripurna mendatang.

"Tidak ada yang kita nyatakan salah. Impikasinya juga pada kebijakan dan membentuk sanksi hukum pada pelaku kejahatan di keuangan," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi III asal PDIP, Gayus Lumbuun memastikan tidak ada niat dari para penggagas hak angket untuk menjatuhkan nama pejabat negara.

"Tujuan politik tidak sama sekali. Kita hanya memperbaiki ketidakdisiplinan terutama di sektor keuangan," pungkasnya.

Jakarta - Anggota Komisi III DPR merangkap tim pengusung angket Century Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa usul hak angket skandal Bank Century akan dibahas dalam Badan Musyawarah DPR Selasa depan. usul hak angket ini sudah disepakati Ketua DPR untuk dirapatkan di Bamus sebelum dibawa ke Paripurna DPR.

"Kemungkinan hari Selasa (17/11) akan dibahas di Bamus dan selanjutnya akan dibawa ke Paripurna DPR awal Desember," kata Gayus usai diskusi di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2009).

Setelah disetujui di Bamus, usul ini akan segera di bawa ke Paripurna DPR. Semua keputusan mengenai penggunaan hak dewan tertinggi ini akan di putuskan dalam rapat paripurna.

"Nantinya, siapapun yang berkaitan dengan kasus ini, setinggi dan serendah apapun jabatannya harus mau dipanggil untuk dimintai keterngan. Kalau sampai menolak akan kita paksa," jelas Gayus.

Kamis (12/11/2009) pengusung angket dari 8 Fraksi sudah menyerahkan nama-nama beserta tandatangan anggota dewan pengusung hak angket Century kepada Ketua DPR. Ketua DPR Marzuki Alie sudah meloloskan usulan ini untuk dibawa ke Bamus.

Jakarta - Sejumlah anggota DPR sedang bergerilya agar pengajuan hak angket terhadap Bank Century dapat lolos. Bergulirnya wacana hak angket tersebut tidak bermuatan politik dan balas dendam.

"Saya kira kita tidak boleh berandai-andai dan tidak boleh mengadili seseorang. Ini bukan ditunggangi motif politik dan balas dendam," ujar anggota Komisi XI Andi Rahmat.

Hal ini dikatakannya pada diskusi bertema 'Tibalah Century Pada Hak Angket' di Warung Daun, Jl Pakubuwono, Jakarta Selatan, Sabtu (14/11/2009).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap seluruh fraksi di DPR dapat menyetujui tentang hak angket Bank Century pada sidang Paripurna mendatang.

"Tidak ada yang kita nyatakan salah. Impikasinya juga pada kebijakan dan membentuk sanksi hukum pada pelaku kejahatan di keuangan," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi III asal PDIP, Gayus Lumbuun memastikan tidak ada niat dari para penggagas hak angket untuk menjatuhkan nama pejabat negara.

"Tujuan politik tidak sama sekali. Kita hanya memperbaiki ketidakdisiplinan terutama di sektor keuangan," pungkasnya.

Jakarta- Fraksi Partai Demokrat punya alasan tersendiri menolak hak angket skandal Bank Century. FPD masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Korupsi (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.

"Kita tidak ada gelagat seperti itu. Kita berbaik sangka. Tujuan kita sama tetapi dengan cara yang berbeda. Kita hargai hak teman-teman," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.

Hal ini disampaikan dia dalam diskusi bertajuk "Tibalah Century pada Hak Angket" di Warung Daun, Jalan Pakubuono Jakarta Selatan, Sabtu (14/11/2009).

Menurut dia, kasus Bank century juga ada masalah dan sebenarnya BPK telah melakukan investigasi terhadap kasus ini. Demikian juga BI sudah melaporkan ke polisi dan ini sudah berjalan.

"Jangan sampai nantinya hak angket ini hasilnya prematur, tidak ada hasilnya. Silakan teman-teman jalankan hak angket ini. Tetapi, kami juga menunggu hasil dari BPK, KPK dan Kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini," papar dia.

Sejumlah anggota dari 8 fraksi DPR telah mengajukan usul penggunaan hak angket Century ke pimpinan DPR pada Kamis 12 November 2009. Nasib hak angket akan dibahas dalam Badan Musyawarah DPR pada Selasa 17 November 2009.

  Rekomendasi Tim 8 Wajib Diungkapkan ke Publik


Usman Hamid
Jakarta - Rekomendasi Tim Verifikasi Fakta Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah atau Tim 8 wajib disampaikan ke publik. Sebagai bentuk akuntabilitas, laporan tersebut harus diumumkan setelah diterima Presiden SBY.

"Sebagai akuntabilitas prosedural, laporan Tim 8 diserahkan kepada Presiden terlebih dahulu. Tapi segera setelah itu, tanpa ada yang disembunyikan, isinya wajib langsung disampaikan ke publik," kata Koordinator Kontras Usman Hamid, dalam siaran pers, Minggu (15/11/2009).

Usman menjelaskan tujuan penyampaian ke publik ini agar proses hukum yang adil, bertanggungjawab, dan terbuka bisa terkawal.

"Jika tak diungkapkan kepada masyarakat maka itu bisa diartikan sebagai sikap yang tidak negarawan, dan tidak bertanggungjawab. Mengumumkan laporan adalah wujud akuntabilitas moral dan politik dari Presiden," terangnya.

Penyampaian kepada publik, sekaligus agar publik melihat sejauh apa hasil Tim 8, apa sekadar kasus Bibit-Chandra atau mampu memberi fondasi awal yang penting bagi pengusutan kasus lain.

"Khususnya kasus di PT Masaro dan Bank Century," tutup Usman.

Sebelumnya dalam rekomendasi sementara, Tim 8 telah memberikan rekomendasi bila kasus Bibit-Chandra tidak memiliki bukti yang kuat dalam sangkaan pemerasan dan penyuapan, sedang untuk penyalahgunaan wewenang pasal yang digunakan terlalu lemah.

Skandal Bank Century Presiden Harus Klarifikasi Boediono & Sri Mulyani


Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memanggil Boediono dan Sri Mulyani untuk mengklarifikasi perihal penggelontoran dana talangan ke Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Sebab, kebijakan yang diambil Gubernur BI dan Menteri Keuangan dalam rapat 20-21 November 2008 itu diduga melanggar hukum.

"Ibu Sri Mulyani harus dipanggil, beliau harus bicara. Boediono juga harus dipanggil terlepas dia Wapres, dia harus buka mulut," kata pengamat politik Boni Hargens.

Hal itu disampaikan Boni dalam diskusi bertajuk 'Jangan Lupakan Century, Setelah KPK-Polri' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2009).

"Sepanjang tokoh-tokoh kunci ini tidak buka mulut kita akan berputar di tempat," ujar dia.

Seperti diberitakan, penggelontoran uang sebesar Rp 6,7 triliun itu  dilakukan atas kebijakan yang diputuskan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Rapat yang berakhir 21 November dini hari itu dihadiri oleh Menkeu Sri Mulyani yang juga Ketua KSSK dan Gubernur BI Boediono.

Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf menilai banyak kejanggalan dalam penyuntikan dana ke Bank Century. Hal itu juga yang membuat ia menandatangani usulan hak angket bersama 7 anggota F-PKS lainnya.

"Hal ini semata untuk membuka kabut penggelontoran duit sebesar Rp 6,7 triliun ke bank yang pemiliknya terbukti kriminal itu kepada publik," kata Bukhori dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan.


Patuh Instruksi Prabowo, F-Gerindra Bulat Dukung Angket Century


Jakarta- Fraksi Partai Gerindra di DPR mendukung penuh penggunaan hak angket atas skandal Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun. Hal itu dilakukan atas dasar instruksi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Fraksi Partai Gerindra secara bulat mendukung. Pak Prabowo bilang kalau ada pelanggaran hukum, jalan terus," kata anggota Komisi XI DPR Budi Heryadi usai diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2009).

Menurut Heryadi, sikap F-Gerindra yang mendukung angket skandal Bank Century menunjukkan adanya tanggung jawab kepada rakyat yang uangnya diduga 'dirampok' oleh pihak tertentu. "Gerindra tak akan lari dari tanggung jawab ini," ujarnya.

Ia menuturkan, Fraksi Partai Demokrat sebagai pendukung pemerintahan SBY-Boediono juga seharusnya mendukung pengguliran hak pamungkas dewan ini. Sebab, sampai hari ini, tidak ada satu pun anggota F-PD yang meneken usulan hak angket.

"Pemerintahan SBY itu bagus, justru harus lebih baik dengan mendukung transparansi. Agar semuanya clean," kata dia.

Wapres Boediono Siap Dipanggil DPR Soal Hak Angket Century


Jakarta - DPR tengah menggalang hak angket skandal Bank Century (kini Bank Mutiara). Wapres Boediono menegaskan siap memenuhi panggilan DPR jika diperlukan.

"Saya kira ini hak dan peran DPR untuk memutuskan apa yang dibutuhkan dan memanggil pemerintah yang terkait atau eksekutif. Kami siap," kata Boediono di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2009).

Boediono Siap Diperiksa untuk Kasus Bank Century


Jakarta - Nama Wakil Presiden Boediono disebut-sebut dalam kasus bailout Bank Century (sekarang Bank Mutiara). Boediono pun menyatakan siap diperiksa.

"Saya siap diperiksa. Saya Wapres tapi juga warga biasa. Harus taat hukum," ujar Boediono saat menggelar konfrensi pers rutin usai salat Jumat di Istana Wapres Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (13/11/2009).

Boediono menjelaskan, sejak awal pemerintahan dirinya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang telah berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Menurut Boediono, jabatan wapres merupakan amanah. Oleh karena itu hukum harus dijunjung meskipun hal itu terkait dengan pejabat negara.

"Memang sudah jadi komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan bersih. Sudah menjadi pandangan kita bersama apapun itu kita tunduk pada aturan hukum," ujar mantan Gubernur BI ini.

Menurut dia, tujuan hak angket Bank Century harus tetap memberikan pencerahan. Informasi apa pun yang diperlukan harus diberikan.

"Kita ingin semuanya ini jernih sehingga kegiatan selanjutnya akan dilakukan dengan jernih," ujar eks Gubernur Bank Indonesia ini.

Boediono menegaskan tema-tema pemerintahan SBY-Boediono adalah pemerintahan yang bersih. "Kita welcome," cetus pria berkacamata ini.

Sejumlah anggota dari 8 fraksi DPR telah mengajukan usul penggunaan hak angket Century ke pimpinan DPR pada Kamis 12 November 2009.



TUTORIAL BLOG , BENGKEL MOBIL , ISLAMIC

Artikel Terkait

0 comments:

Post a Comment

SILAHKAH COMEN DULU...
MAKASIH TELAH MEMBERI COMEN DAN WUKTUNYA....
SALAM PERSAHABATAN.....
edy putra Jl.cik lanang62 Kauman Rt04/05 Jepara-59417

KLIK MENDENGARKAN LAGU



Photobucket

CARI ARTIKEL DISINI

Loading

COMENTATOR

CARA MEMBUKA KLIK KANAN PADA BLOG JEPARA BUMI KARTINI
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger